Penulis
Bandar Lampung - Lenteratv
Ade Utami Ibnu Ketua Fraksi Partai Keadilan (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan komunikasi langsung dengan pihak sekolah khususnya SMA dan SMK ,terkait mahal.nya biaya pendidikan di era pendemi ini.
Hal inindi.karenakan kegiatan belajar mengajar sekolah tidak secara langsung, melainkan daring (Online) yang belakangan ini banyak sekali masyrakat yang mengeluh adanya pungutan biaya sekolah yang mahal. Selasa (16/03)
“Seharusnya pemerintah daerah harus sepenuhnya memperhatikan keluhan mayarakat ya memang saat ini sekolah dalam keadaan pandemi yang mengharuskan daring (online), akan tetapi meskipun daring seharusnya tidak mengeluarkan biaya, ini malah Justru nambah banyak biaya” ujar Ade .
Ia juga menjelaskan bahwa pihak sekolah memberikan masukkan, dimana pihak sekolah berharap ada kelonggaran dalam mengelola dana bos yang dalam artinya bisa diatur oleh pihak sekolah.
“Di fraksi PKS, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah walaupun tidak semua sekolah. Pihak sekolah juga menyampaikan bahwa apabila masyrakat tidak mampu maka tidak akan dibebankan apabila mempunyai SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Untuk pembuatan SKTM tersebut minta kepada kelurahan atau kecamatan sekitar“ katanya,
Selain itu, Ia juga menjelaskan bahwa, keluhan masyrakat bukan hanya tentang seputar biaya sekolah akan tetapi juga seputar tentang program pemerintahan pusat yang berkaitan dengan kesejahteraan yaitu KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sejahtera), PKH (Program Keluarga Harapan) yang khusus untuk masyrakat miskin atau tidak mampu, malah tidak tepat sasaran kemasyrakat yang mampu.
“Yang begini-begini lah pemerintah harus diperhatikan, ini yang menjadi prihatin karena masyrakat yang seharusnya dapat bantuan program malah tidak tepat sasaran,dan ada juga bantuan tersebut tidak sampai ke tangan penerima. jadi inilah yang harus kita telusuri kasus per kasusnya apakah ini kesengajaan atau mungkin program dari pemerintah yang memang masyarakat nya belum tau” jelasnya
Tambahan, Fraksi PKS mencoba untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat ini yang mungkin nanti akan membuka pengaduan terkait dengan masalah sosial ini yang memang harus mendapatkan haknya.
“Jadi saya minta tolong kepada teman-teman media jika ada info yang seperti ini harus segera langsung melapor biar masyrakat mendapatkan hak nya” tandasnya. (Red - Lentera)
